YARA minta Pemerintah Aceh dan DPRA perjuangkan Obligasi Masyarakat Aceh

Safaruddin, S.H., M.H. (Ketua YARA)
Safaruddin, S.H., M.H. (Ketua YARA)

Banda Aceh | 09 Oktober 2025, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin, meminta Pemerintah Aceh dan DPR Aceh agar memperjuangkan pembayaran Obligasi rakyat Aceh yang dulu berjihad harta untuk Kemerdekaan Indonesia. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan tidak hanya diwarnai oleh pertempuran bersenjata, tetapi juga oleh pengorbanan harta benda yang diberikan dengan penuh keikhlasan. Salah satu babak penting dalam kisah itu datang dari rakyat Aceh, yang dengan tulus menyerahkan sebagian besar kekayaan mereka demi tegaknya Republik Indonesia yang baru lahir.

“Kami meminta agar Pemerintah Aceh dan DPR Aceh memperjuangkan pembayaran Obligasi dari rakyat Aceh yang dahulu berjihad dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, yang saat itu dengan tulus menyerahkan sebagian hartanya untuk tegaknya Republik Indonesia yang baru lahir”. terang Safar.

Safar mengingatkan bahwa di masa-masa awal setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar. Kas negara masih sangat terbatas, sementara perjuangan mempertahankan kemerdekaan membutuhkan dukungan logistik dan diplomasi yang kuat. Dalam situasi itulah masyarakat Aceh tampil sebagai garda terdepan, memberikan sumbangan emas, perhiasan, serta harta benda berharga lainnya.

“Negara perlu mengingat bahwa pada awal kemerdekaan republik ini, Negara tidak mempunyai uang yang cukup untuk membiayai dirinya, kemudian Pemerintah saat itu meminta dukungan dari rakyat untuk mengisi logistik negara agar dapat menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, saat itu rakyat Aceh hadir berjihad dengan harta bendanya untuk mempertahankan kemerdekaan dengan menyumbangkan emas, uang dan harta lainnya yang sebagiannya tercatat sebagai obligasi yang masih tersimpan saat ini pada penyumbangnya”, jelas Safar.

Safar juga mengingatkan kambali terhadap sejarah sumbangan  rakyat Aceh kemudian menjadi dasar bagi pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan mendesak negara. Salah satu wujud nyata dan monumental dari kontribusi itu adalah lahirnya pesawat Seulawah RI-001 dan RI-002, yang dibeli dari hasil pengumpulan dana rakyat Aceh yang menjadi cikal bakal lahirnya sarana transportasi nasional Garuda Indonesia. Pesawat tersebut bukan hanya alat transportasi, melainkan simbol kedaulatan bangsa yang diperjuangkan di panggung internasional. Bagi rakyat Aceh, pengorbanan itu bukan sekadar bantuan materi, melainkan sebuah bentuk jihad harta. Al-Quran menegaskan keutamaan jihad dengan harta sebagaimana firman Allah SWT:

Berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan maupun berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. At-Taubah: 41)

“Perlu menjadi catatan penting bagi Negara agar rakyat tidak kehilangan cintanya kepada Negara ketika apa yang pernah dikorbankan untuk tegaknya Negara juga menjadi cinta yang berbalas dari Negara kepada rakyatnya terutama bagi rakyat yang telah berjihad mendirikan negara ini dengan harta benda, dari Obligasi yang diberikan oleh rakyat Aceh, Pesawat Garuda Indonesia yang dari cikal bakal Seulawah RI 1 dan RI 2 yang menjadi cikal bakal penerbangan kebanggaan Indonesia saat ini, Garuda Indonesia. Rakyat Aceh sudah diakui ketangguhan daya juangnya yang bersumber dari nilai-nilai Islam sebagaimana dalam Al Quran, “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan maupun berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (QS. At-Taubah: 41)”, kisah Safar.

Kini, setelah 80 tahun Indonesia merdeka, pengorbanan rakyat Aceh menjadi warisan sejarah yang patut dikenang dan diteladani. Semangat keikhlasan, persatuan, dan keberanian mereka adalah pengingat bahwa kemerdekaan tidaklah datang secara cuma-cuma, melainkan melalui pengorbanan kolektif seluruh rakyat. DPR Aceh pada tahun 2023 pernah membentuk pansus Obligasi dan sudah mengumpulkan beberapa surat obligasi dahulu yang belum terbayarkan, namun Pansus tersebut tidak berlanjut. YARA meminta dalam Pemerintahan Muzakir Manaf dan yang juga Ketua Umum Partai Aceh yang  menguasai kursi terbanyak di DPR Aceh, yang dari dahulu berjuang untuk kepentingan masyarakat Aceh untuk saat ini melakukan langkah-langkah nyata mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh yang salah satunya adalah memperjuangkan pembayaran obligasi kepada para ahli warisnya saat ini. Obligasi ini bukan hanya sekedar jihad rakyat untuk negara, tapi juga hutang negara yang perlu dibayarkan pada saat negara telah mampu untuk membayarnya.

“Setelah 80 tahun kemerdekaan Republik Indinesia para pejuang jihad harta untuk Negeri ini masih menanti keberkahan dari apa yang telah diberikan untuk Negara. DPR Aceh beberapa tahun lalu pernah membentuk Pansus Obligasi, namun tidak berlanjut setelah proses inventasir dokumen. saat ini, momentum bagi rakyat Aceh untuk menanti keberkahan yang pernah ditanam untuk negara ini melalui Pemerintah Aceh dan DPR Aceh”, tutup Safar.